ASO Kominfo, Kisah Mimpi Terlalu Besar yang Mesti Jadi Nyata

PT. BESTPROFIT FUTURES

PT. BESTPROFIT FUTURES BANJARMASIN - Kebijakan suntik mati TV analog alias Analog Switch Off (ASO) dinilai sebagai "mimpi yang terlalu besar" yang mesti tetap direalisasikan dengan konsistensi tanpa risau tekanan politik.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali memundurkan jadwal mematikan layanan siaran TV analog Jabodetabek, yang mestinya Rabu (5/10) menjadi 2 November. BESTPROFIT

Kali ini, dalihnya adalah desakan dari pihak Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) yang diduga risau rating dengan embel-embel kesiapan masyarakat.

Pakar industri media Universitas Airlangga Suko Widodo menyebut Kominfo mestinya tak ragu-ragu soal kebijakan.

"Saya melihat bahwa satu sisi Indonesia ini mimpi terlalu besar. Tapi di tingkat daerah gagal total. Karena, pemilik stasiun TV belum siap banget terutama yang lokal," kata Suko kepada CNNindonesia.com, Rabu (5/10).

Migrasi siaran analog ke digital dengan tenggat pada tahun ini. Hal itu tertuang dalam peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Peraturan tersebut adalah PP nomor 46 Tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang mewajibkan televisi beralih dari analog ke digital paling lambat November 2022. PT. BESTPROFIT

Pada pasal 97 disebutkan, Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Swasta (LPS), dan Komunitas (LPK) dapat bersiaran secara analog dan digital bersamaan atau simulcast saat ini.

"Selanjutnya wajib menghentikan siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB," demikian menurut PP tersebut.

Dalam pelaksanaanya, Kominfo kerap mengubah mekanisme migrasi analog ke digital dengan berbagai dalih. Selain karena pandemi covid-19, migrasi juga tak kunjung tuntas karena ketidaksiapan berbagai daerah terkait pembagian perangkat Set Top Box (STB) gratis.

STB penting agar masyarakat yang sudah memiliki tv analog tidak perlu membeli perangkat tv digital. Di Jabodetabek misalnya, pembagian STB gratis baru mencapai 96,4 persen.

Total, Kominfo akan memberikan 6,7 juta STB gratis mendukung siaran TV digital.

Selain soal STB, mundurnya waktu migrasi juga berkaitan dengan permintaan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Menurut ATVSI, masyarakat belum siap dengan migrasi tersebut. PT. BEST PROFIT

"Ya betul permintaan ATVSI karena kami mempunyai data masyarakat di DKI yg siap dengan digital hanya 43 persen dan yang tidak siap dengan digital 57 persen berdasarkan update Nielsen per 1 Okt 2022. Tentu Jabodetabek lebih besar lagi yang belum siap digital. Atas dasar itu kami meminta ASO di Jabodetabek diundurkan," .

Terkait terus mundurnya tenggat waktu migrasi, Suko menyebut Kominfo ragu-ragu. Ia juga merasa tenggat waktu terakhir yakni 2 November sangat mepet.

"Sangat (mepet, red). Jadi harus tegas. Kayaknya pemerintah tidak siap menanggung, apa, tuntutan publik. Ada nuansa politis, khawatirnya pemerintah tidak dapat dukungan publik ketika melakukan kebijakan itu," kata Suko.

"Kominfo kebijakannya terlalu ragu-ragu," lanjut dia.

"Kominfo memang ketika buat kebijakan kurang konsisten. Itu udah lama terlalu banyak permisif yang dia lakukan. Padahal dalam kebijakan publik itu kan pemerintah punya kuasa, mana yang boleh mana yang tidak. Ketika boleh harus konsisten, ya risikonya ada," katanya.

Namun demikian, Suko menilai migrasi ke TV digital merupakan hal mutlak. Pasalnya, negara-negara lain di Asia Tenggara sudah menerapkan hal itu, kecuali Indonesia dan Timor Leste. BEST PROFIT

"Saya sih [menilai migrasi ke TV] digital harus, tapi memang konsekuensinya dalam dunia yang makin canggih, nanti kalau dia pake analog enggak ada yang nonton, tapi kalau dia punya digital banyak alternattif," ujar dia.

Solusinya, kata Suko, adalah dengan memberi subsidi terutama kepada televisi lokal dalam proses migrasi ini. "Jalan tengahnya pemerintah biayai tapi harus diawasi betul," ujarnya.

Sumber : cnnindonesia

PT BESTPROFIT FUTURES, PT BEST PROFIT FUTURES, PT BESTPROFIT, PT BEST PROFIT, BESTPROFIT FUTURES, BEST PROFIT FUTURES, BESTPROFIT, BEST PROFIT, BESTPRO, BPF, PT.BPF, BPF BANJAR, BPF BANJARMASIN, PT BEST, PT BPF