Muncul Petisi Tolak Vaksinasi Mandiri ala Jokowi
PT. BESTPROFIT FUTURES
Petisi menuntut pemerintah mengratiskan vaksin Covid-19 muncul di situs www.change.org. Pembuat petisi menilai vaksinasi mandiri merupakan bentuk komersialisasi. Petisi pertama dibuat oleh Sulfikar Amir yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, serta Menteri Kesehatan. BESTPROFIT
Dalam petisinya, Sulfikar mengatakan pandemi Covid-19 adalah bencana nasional yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia, baik secara fisik, sosial, atau ekonomi. Dia mengatakan Indonesia juga telah gagal mengendalikan pandemi Covid-19.
Kegagalan itu dinilai akibat inkompetensi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan yang tidak tepat dan tidak efektif untuk menekan penularan virus corona. BEST PROFIT
"Sejak awal pandemi Pemerintah Joko Widodo kelihatan gagap memanfaatkan peluang yang ada untuk mencegah pandemi. Hal ini diperparah oleh kepentingan politik ekonomi yang mengorbankan kesehatan publik. Akibatnya, krisis pendemi memakan banyak korban, khususnya dokter dan tenaga kesehatan," kata Sulfikar dalam petisi, Selasa (8/9).
Selain gagap, Sulfikar pun menolak program vaksin mandiri yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Progra itu dianggap sebagai bentuk komersialisasi vaksin yang sangat tidak tepat dan tidak etis untuk dilakukan dalam situasi pandemi seperti sekarang.
"Program Vaksin Mandiri ini dapat menggagalkan proses vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminan setiap warga Indonesia yang tidak mendapatkan vaksin gratis mau dan mampu membayar biaya vaksin. Jika vaksinasi Covid-19 gagal, maka Indonesia tidak akan pernah bebas dari virus corona," ujarnya. PT. BESTPROFIT
Petisi yang dibuat oleh Sulfikar telah ditandatangani oleh 921 orang pada pukul 12.34 WIB, dari target 1.000 tandatangan.
Petisi lain juga dibuat oleh Aditya Wardhana yang mengaku sebagai juru bicara dari Koalisi Obat Murah. Dalam petisinya, dia meminta Jokowi menggratiskan vaksin Covid-19.
Dia menyarankan Jokowi hanya menggunakan satu skema dalam distribusi vaksin Covid-19, yaitu skema bersubsidi penuh sehingga semua rakyat Indonesia, tanpa melihat latar belakang, tingkat ekonomi dan status sosial bisa mendapatkannya dengan gratis.
"Kami sangat menyesalkan jika mekanisme distribusi yang pemerintahan bapak pilih adalah mekanisme sebagian gratis sementara lainnya berbayar," ujar Aditya beberapa hari lalu.
Aditya yang mengaku bekerja 15 tahun di penanganan HIV dan AIDS. menyebut kebijakan pemerintah sebelumnya menggratiskan obat ARV telah menyelamatkan ratusan ribu anak bangsa dari kematian akibat AIDS. Obat ARV itu diketahui gratis diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang, kemampuan ekonomi, dan status sosial. PT. BEST PROFIT
"Begitu juga seharusnya dengan Vaksin bagi Covid-19. Bukan hanya ini adalah mandat undang-undang, dimana negara bertanggung jawab atas kesehatan seluruh rakyat," ujarnya.
Dia mengingatkan vaksin berbayar akan membahayakan keberhasilan Indonesia mencapai herd immunity dana akan akan lebih memboroskan keuangan negara karena situasi half subsidy ini akan mendatangkan ekses negatif yang lebih besar. Petisi yang dibuat oleh Aditya telah ditandatangani oleh 149 orang pada pukul 12.41 WIB, dari target 200 tandatangan.
Sumber : cnnindonesia